JAMBI – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi pada Selasa (25/3/2024). Laporan tersebut memaparkan capaian, tantangan, serta kebijakan Pemkot Jambi selama tahun 2024.
Dalam pemaparannya, Maulana menyoroti tiga aspek utama dalam LKPJ, yakni indikator makro daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Ekonomi Kota Jambi Tumbuh 4,98%
Maulana mencatat bahwa ekonomi Kota Jambi pada 2024 mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan hanya mencapai 4,98%, menurun dari 6,61% di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Meskipun demikian, Kota Jambi berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,73%, lebih baik dibandingkan 8,24% pada tahun sebelumnya. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, mencapai 81,77 poin dari sebelumnya 80,93 poin.
Keuangan Daerah: Pendapatan Meningkat, Belanja Terjaga
Dari sisi keuangan, Pemkot Jambi mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,765 triliun, yang mencapai 93,56% dari target Rp1,886 triliun. Pendapatan ini meningkat Rp102 miliar atau 6,15% dibandingkan tahun 2023. Sumber pendapatan utama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat sebesar Rp455,13 miliar, meningkat 1,48% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan untuk belanja daerah, Pemkot Jambi mengeluarkan Rp1,8 triliun atau 93,38% dari target. Belanja terbesar digunakan untuk belanja operasional, yang mencapai Rp1,393 triliun, serta belanja modal sebesar Rp407,026 miliar.
Infrastruktur dan Layanan Publik
Di sektor infrastruktur, Pemkot Jambi berhasil meningkatkan rasio jalan dalam kondisi baik menjadi 90,28%, atau sepanjang 460,85 km, melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, cakupan layanan air bersih juga mencapai 82,84%, melampaui target yang sebesar 80,27%.
Namun, Maulana mengungkapkan bahwa tantangan besar masih dihadapi dalam pengelolaan drainase dan kawasan rawan banjir. Dari total 1.013 hektare kawasan rawan genangan, baru 718,5 hektare yang tertangani, atau sekitar 70,93% dari target. Proyek kolam retensi dan revitalisasi Sungai Asam terkendala oleh pembebasan lahan.
Pengangguran dan Investasi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi mengalami penurunan signifikan, dari 8,27% menjadi 7,38%. Sementara itu, investasi dalam negeri tercatat mencapai Rp1,813 triliun, melampaui target Rp1,429 triliun. Maulana menegaskan bahwa peningkatan investasi ini mencerminkan iklim usaha yang semakin kondusif di Kota Jambi.
Program Pendidikan dan Kesehatan
Pemkot Jambi juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp410,69 miliar untuk sektor pendidikan, yang melebihi batas minimal 20% dari total APBD. Program Jambi Cerdas, yang memberikan bantuan pendidikan kepada 2.006 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu, terus berjalan dengan baik.
Sementara itu, program Jambi Bugar yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, telah membiayai sekitar 29.220 jiwa dengan anggaran sebesar Rp16,46 miliar.
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah
Dalam hal lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Jambi meningkat dari 57,09 menjadi 65,15, melebihi target yang sebesar 59,47. Pengelolaan sampah juga menunjukkan perbaikan, dengan jumlah sampah yang ditangani mencapai 82,54%, lebih tinggi dari target yang hanya 74,75%.
Maulana mengungkapkan bahwa meskipun ada sejumlah capaian positif, tantangan di sektor infrastruktur, terutama dalam pengelolaan banjir, tetap menjadi perhatian utama. Ia menegaskan bahwa Pemkot Jambi akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kota yang lebih maju dan sejahtera.
"Semua capaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara eksekutif, legislatif, dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kami akan terus bekerja keras untuk menghadirkan Kota Jambi yang lebih baik lagi," tutup Maulana. (*)
0 Comments