TEBO - Ada catatan menarik yang sampaikan dari rekomendasi DPRD kabupaten Tebo terhadap LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran (TA) 2024. Fraksi PDI-P meminta salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Pasca Efisiensi TA 2025.
“Sama dengan hasil kesepakatan antara Komisi 3 dan Dinas PU saat Dengar Pendapat LKPJ beberapa waktu lalu, bahwa terkait salinan DPA, Kepala Dinas PUPR mengatakan agar Dewan meminta izin kepada Bupati Tebo terlebih dahulu,” ucap Wakil Ketua I DPRD Tebo, Ihsanuddin saat membacakan pandangan Fraksi PDI-P dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Tebo terhadap LKPJ Bupati Tebo TA 2024.
“Salah satu fungsi legislatif itu adalah pengawasan, jadi apa yang mau di awasi kalau anggota dewannya tidak memegang data atau dokumen. Untuk melakukan pengawasan kita harus punya data, tidak bisa atas dasar kata- nya, kata si-anu,” ujar salah satu anggota DPRD Tebo saat ditemui usai Rapurna LKPJ, Senin 28 April 2025.
Tak hanya itu, Fraksi PDI-P juga menyoroti terkait instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) disejumlah fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Tebo. (*)
0 Comments