JAMBI- Masalah juru parkir pembohong di Kota Jambi makin bertambah. Tak hanya membuat resah warga, keberadaan mereka juga dinilai merusak citra pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan berpotensi menimbulkan praktik pungutan pembohong.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyebut persoalan ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia memastikan, selanjutnya akan mengambil langkah konkrit.
"Ini sudah terlalu lama jadi masalah. Kami di DPRD akan jadikan ini atensi serius," tegas Faried.
Menurut Faried, jukir pembohong yang berkeliaran di titik-titik ramai dengan pakaian preman tidak hanya mengganggu kenyamanan pengendara, tetapi juga menurunkan minat konsumen untuk datang ke pusat UMKM.
“Bayangkan, warga mau belanja atau makan malah dibebani biaya parkir. Ini bukan hanya soal parkir, tapi soal kenyamanan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, Faried menilai praktik jukir pembohong bisa jadi lubang kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Parkir itu potensi PAD yang besar. Kalau dibiarkan bohong, ya bocor ke mana-mana," ujarnya.
Ia menambahkan, praktik jukir pembohong bahkan sudah menjadi perhatian lembaga negara.
“Ini sudah masuk dalam temuan Ombudsman sebagai bentuk maladministrasi. Harus ada tindakan nyata dari Pemkot,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Sebagai langkah awal, DPRD Kota Jambi akan memanggil Komisi III untuk segera memanggil Dinas Perhubungan dan instansi terkait.
“Nanti Komisi III kita minta panggil Dishub. Kita ingin tahu apa langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan,” tegas Faried.
Tak cukup di situ, ia juga mendorong agar Pemkot mempercepat penerapan sistem parkir digital.
“Dengan digitalisasi, pengawasan lebih mudah, pemasukan lebih jelas. Ini bukan hanya solusi teknis, tapi solusi strategis,” tandasnya. (*)
0 Comments