JAMBI- Dugaan penolakan pasien oleh Rumah Sakit Mitra terhadap korban kebakaran menuai sorotan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly. Mendapatkan laporan dari warga, Faried langsung turun ke lapangan mengunjungi korban di kawasan Jelutung, Minggu (1/6/2025) pagi.
Korban diketahui bernama Nurbati, seorang perempuan paruh baya yang tinggal seorang diri di rumahnya di Jalan Guru Muchtar, RT 14, Kelurahan Jelutung. Ia mengalami luka bakar di tangan dan kaki, serta cedera lutut akibat kebakaran di bagian dapur rumahnya.
“Saat kejadian, mamak sedang sendirian di rumah. Tiba-tiba api membesar di dapur dan melukai tubuhnya,” ujar anak korban saat ditemui, Minggu (1/6/2025).
Usai kejadian, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Mitra pada pagi hari. Namun, menurut keterangan keluarga dan Ketua RT setempat, sore harinya korban diminta pulang tanpa penjelasan yang jelas.
“Tidak tahu alasannya pasti, tapi sakit itu diminta pulang begitu saja,” kata Ketua RT.
Mendengar kabar tersebut, Kemas Faried langsung berkoordinasi dengan Direktur RSUD Abdul Manap untuk mengevakuasi korban kembali ke rumah sakit dengan ambulans. Ia memastikan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung pemerintah.
“Soal biaya jangan dipikirkan. Pemerintah akan mengurus semuanya,” tegas Faried kepada pihak keluarga korban.
Politisi dari Partai Golkar menyesalkan jika benar terjadi persetujuan pasien. Menurutnya, rumah sakit seharusnya mengedepankan kemanusiaan, bukan administrasi. Apalagi BPJS Kesehatan milik korban masih aktif.
"Kalau pasien benar-benar ditolak, ini berakibat fatal. Kami akan memanggil manajemen RS Mitra besok untuk meminta penjelasan. Tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien, apalagi dalam kondisi luka bakar," ujarnya.
Senada, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Kota Jambi, HM Nasir, yang ikut mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan keseluruhannya atas kejadian ini.
"Ini preseden buruk bagi dunia kesehatan. Rumah sakit tidak boleh menolak siapa pun yang membutuhkan perawatan. Uang bisa diurus, tapi nyawa tidak bisa ditunda," kata mantan Ketua DPRD Kota Jambi itu.
Nasir menekankan, pemerintah memiliki alokasi anggaran untuk kondisi darurat semacam ini dan mendesak DPRD Kota segera memanggil pihak manajemen rumah sakit.
“Bagaimana kita bisa berbicara kesejahteraan masyarakat jika pasien masih ditolak rumah sakit,” tutupnya. (*)
0 Comments