Warga Sungai Bengkal 'Kepung' Kantor Camat .
TEBO – Konflik batas wilayah di Kecamatan Tebo Ilir kini benar-benar memuncak. Puluhan warga Kelurahan Sungai Bengkal turun langsung mendatangi Kantor Camat, Selasa (17/3/2026), membawa satu tuntutan tegas, tolak klaim batas wilayah dengan Desa Teluk Rendah Pasar.
Aksi ini bukan sekadar menunjukkan rasa biasa. Warga datang dengan emosi yang memuncak, memprotes keputusan keras dan pernyataan yang mereka anggap menyimpang dari fakta sejarah dan dokumen resmi.
Suasana sempat memanas saat perwakilan warga secara lantang menyatakan bahwa Sungai Bengkal tidak pernah bersinggungan langsung dengan Teluk Rendah Pasar.
“Ini tidak benar dan tidak pernah ada dalam sejarah wilayah kami,” tegas salah satu perwakilan warga.
Situasi akhirnya terkendali melalui rapat bersama antara masyarakat, pihak kecamatan, dan unsur Forkopimcam. Namun, dalam forum itu, warga justru “membuka kartu” dengan memberkan berbagai dokumen penting.
Mulai dari Keputusan Gubernur Jambi Tahun 1988 hingga sejumlah keputusan Bupati Tebo terkait izin perkebunan, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, tidak ada batasan antara Sungai Bengkal dan Teluk Rendah Pasar.
Tak hanya itu, fakta lapangan juga memperkuat klaim warga. Mereka menyebut sejak dulu wilayah yang dipersoalkan oleh warga Sungai Bengkal, dengan akses utama melalui Sungai Ketalo dan jalur darat setempat.
Puncaknya, warga mengeluarkan ultimatum keras kepada Pemerintah Kabupaten Tebo. Mereka memberi waktu hingga 1 April 2026 untuk menyelesaikan polemik ini.
Warga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar, bahkan siap mendatangi Kantor Bupati Tebo.
Koordinator aksi, Hardani, mengungkapkan konflik ini berawal dari celah dalam penyusunan peta wilayah tahun 2022 saat pemekaran wilayah. Area yang belum terpetakan saat itu diduga menjadi sumber masalah yang kini melebar.
“Dari situlah polemik ini muncul, karena ada wilayah yang belum jelas tapi sudah dimasukkan ke dalam peta,” jelasnya.
Ia juga menuding celah tersebut dimanfaatkan pihak lain untuk mengklaim wilayahnya.
Meski situasi memanas, warga menegaskan tetap membuka ruang dialog. Namun mereka menuntut satu hal: keadilan dan objektivitas pemerintah.
“Jangan sampai wilayah yang sudah lama kami kelola justru diambil pihak lain,” tutup Hardani dengan nada tegas. (*)
0 Comments