Paripurna DPRD Tebo .
TEBO – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo mendadak panas. Fraksi Partai Golkar melontarkan sejumlah kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah saat mengoordinasikan pendapat akhir fraksi terkait LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).
Dalam pandangan fraksi yang dibaca oleh Sulman Elfarisyi, Golkar tidak hanya menyoroti kinerja perangkat daerah, tetapi juga mengangkat isu krusial mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, hingga dugaan intervensi dalam penganggaran.
Salah satu sorotan utama adalah kinerja PERUMDA Tirta Muaro yang dinilai belum maksimal dalam mengompensasi PAD.
Fraksi Golkar mendesak adanya langkah-langkah konkret untuk memperluas layanan, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan potensi pelanggan baru.
Tak berhenti di situ, Golkar juga membuat rencana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Mereka meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan terbuka terkait skema pembiayaan, kemampuan pengembalian, hingga prioritas pembangunan jalan.
“Pemerintah daerah harus transparan. Jangan sampai kebijakan pinjaman ini hanya membebani keuangan daerah di masa depan,” tegas Sulman.
Selain isu keuangan daerah, Fraksi Golkar juga menyoroti pengelolaan keuangan desa yang dinilai masih bermasalah. Mereka mendorong peningkatan dan pengawasan agar lebih transparan dan akuntabel.
Di sektor kesehatan, Golkar menilai anggaran obat habis pakai di puskesmas masih minim dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Evaluasi dan penyesuaian anggaran dinilai mendesak untuk dilakukan.
Menariknya, Fraksi Golkar juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Bupati Tebo yang melarang kepala sekolah maju sebagai calon kepala desa. Kebijakan ini dianggap tepat mengingat keterbatasan tenaga pendidik di daerah.
“Kalau kepala sekolah yang juga guru ikut kelas pencalonan, proses belajar mengajar bisa terganggu,” ujar Sulman.
Golkar bahkan mendorong kebijakan serupa diterapkan pada ASN tenaga kesehatan, mengingat masih terbatasnya tenaga medis di sejumlah fasilitas layanan kesehatan.
Tak kalah tajamnya, Fraksi Golkar turut serta menguraikan konsistensi perencanaan infrastruktur pembangunan. Mereka menegaskan bahwa proyek jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal bernilai sekitar Rp1 miliar telah melalui proses pembahasan resmi dan harus tetap menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2026.
Namun, munculnya indikasi intervensi oknum dalam TAPD menjadi perhatian serius. Golkar meminta izin terbuka guna memastikan tidak ada perubahan sisi terhadap program yang telah disepakati bersama.
“Ini komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Transparansinya harus dijaga,” tegas Sulman. (*)
0 Comments