JAMBI – Program Kampung Bahagia yang digagas Pemerintah Kota Jambi kian mendapat perhatian pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya bahkan turun langsung meninjau pelaksanaannya di RT 14, Kelurahan Kenali Asam, Rabu (15/4/2026).
Kunjungan tersebut menegaskan bahwa program berbasis pemberdayaan masyarakat ini dinilai layak “naik kelas” menjadi model pembangunan nasional.
Dalam peninjauan itu, Bima Arya didampingi Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta Kepala DPMPPA Kota Jambi Noverintiwi Dewanti.
Bima Arya mengapresiasi konsep Kampung Bahagia yang mengedepankan partisipasi warga melalui sistem kelompok kerja (Pokja). Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya mendorong pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat edukasi dan transparansi pengelolaan program.
“Pendekatan ini penting, karena tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi membangun sistem dan keterlibatan warga. Ini yang menjadi kekuatan utama,” ujarnya.
Ia menilai, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, program tersebut sangat potensial direplikasi di berbagai daerah.
Namun, ia mengingatkan agar pengelolaan anggaran tetap terjaga dengan standar yang baik dan berorientasi jangka panjang.
Sementara itu, Kepala DPMPPA Provinsi Jambi, Noverintiwi Dewanti, menjelaskan bahwa Kampung Bahagia telah melalui tahap uji coba pada 67 RT pada 2025. Hasilnya dinilai positif sehingga pada 2026 program ini diperluas menjadi 1.583 RT dalam dua tahap pelaksanaan.
“Dari hasil evaluasi Inspektorat dan BPK, secara administrasi memang masih perlu penguatan. Namun dari sisi capaian, realisasi program bahkan melampaui target,” katanya.
Ia merinci, alokasi anggaran program disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga (KK) di setiap RT, yakni Rp50 juta untuk RT di bawah 60 KK, Rp70 juta untuk 60–100 KK, dan Rp100 juta bagi RT dengan lebih dari 100 KK.
Dengan perhatian langsung dari pemerintah pusat, Kampung Bahagia diharapkan tidak hanya menjadi program unggulan daerah, tetapi juga inspirasi nasional dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. (*)
0 Comments