JAMBI – Komitmen mewujudkan Kota Jambi yang bersih mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu mengemuka dalam Dialog Publik Pengelolaan Sampah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu (13/6/2026).
Forum terbuka tersebut dihadiri akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan warga. Mereka menyampaikan berbagai masukan dan pandangan terkait kebijakan pengelolaan sampah yang saat ini tengah dijalankan Pemkot Jambi.
Dialog ini menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan kondusif, sejalan dengan visi Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa.
Dari berbagai pandangan yang disampaikan, seluruh peserta pada prinsipnya sepakat mendukung terciptanya Kota Jambi yang bersih. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan, terutama terkait optimalisasi program Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di sejumlah kawasan kota.
Rektor Universitas Jambi, Prof. Helmi, menilai transformasi tata kelola persampahan yang dilakukan Pemkot Jambi merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan darurat sampah yang muncul akibat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat.
“Dasarnya ini adalah kondisi darurat sampah seiring pertambahan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Inisiatif transformasi tata kelola sampah yang dilakukan Pemkot Jambi sudah berada pada koridor yang tepat untuk mewujudkan kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota,” ujarnya.
Menurut Helmi, kebersihan menjadi faktor penting dalam mendukung arah pembangunan Kota Jambi, termasuk upaya menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata yang menarik.
“Kalau tidak diimbangi dengan aspek kebersihan, maka semua rencana pembangunan hanya akan menjadi wacana. Namun ini tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan pemerintah. Dibutuhkan dukungan semua pihak,” tegasnya.
Ia juga menyatakan kesiapan Universitas Jambi untuk turut berpartisipasi dalam mendukung program pengelolaan sampah tersebut.
“Kami siap mendukung. Yang belum baik kita beri masukan, dan yang baik harus kita dukung bersama,” katanya.
Senada dengan itu, Pakar Lingkungan Universitas Jambi, Prof. Ir. Rosyani, menyebut kebijakan OPBM merupakan langkah positif dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat.
“Banyak aspek positif yang bisa kita lihat dari program ini. Pada akhirnya, ini soal pilihan, apakah kita ingin hidup di lingkungan yang bersih atau tetap membiarkan lingkungan menjadi kotor,” ujarnya.
Rosyani juga menyoroti potensi ekonomi dari pengelolaan sampah yang baik. Dengan pemilahan yang tepat, sampah dapat diolah dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sementara itu, tokoh masyarakat Jambi, Usman Ermulan, memberikan perhatian terhadap mekanisme iuran dalam layanan penjemputan sampah oleh bentor yang diterapkan melalui OPBM.
Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat itu berharap ada kebijakan khusus bagi masyarakat kurang mampu agar tidak terbebani biaya pelayanan.
“Kalau bisa pembayaran diberlakukan bagi masyarakat yang mampu, sementara warga kurang mampu bisa mendapatkan keringanan atau subsidi. Yang penting jangan ada unsur paksaan dan tetap mengedepankan kebersamaan,” katanya.
Usman juga mengapresiasi langkah Pemkot Jambi yang berani menutup sejumlah TPS di kawasan protokol kota demi menciptakan wajah kota yang lebih tertata dan bersih.
“Kota Jambi adalah barometer Provinsi Jambi. Kita semua sepakat Kota Jambi harus bersih. Jika ada masukan, silakan disampaikan kepada pemerintah,” ujarnya.
Dari sisi masyarakat, Saprudin, warga RT 18 Kelurahan Mayang Mangurai, mengaku mendukung pelaksanaan OPBM. Namun ia menilai munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat lebih disebabkan minimnya sosialisasi sebelum program dijalankan.
“Program seperti ini sebenarnya sudah lama ada. Yang membuat masyarakat terkejut karena sosialisasinya kurang maksimal sehingga muncul berbagai persepsi,” katanya.
Ketua Forum RT Kota Jambi, Suparyono, menegaskan bahwa persoalan iuran yang menjadi polemik di tengah masyarakat bukan merupakan kebijakan Pemerintah Kota Jambi, melainkan hasil kesepakatan warga di tingkat lingkungan masing-masing.
“Di RT kami, OPBM sudah berjalan hampir 10 tahun. Besaran iuran ditentukan melalui musyawarah warga dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, sehingga tidak memberatkan,” ujarnya. (*)
0 Comments