JAMBI - Transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi kini menjadi perhatian khusus bagi berbagai elemen masyarakat. Dari masyarakat biasa, pelajar, organisasi kemasyarakatan, pakar lingkungan, hingga akademisi.
Sorotan khusus juga dilayangkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly yang dalam hal ini mencerminkan aspirasi masyarakat Kota Jambi, terkait kebijakan pelaksanaan Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan penutupan atau pembongkaran Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah.
Hal itu tampak saat dirinya mengikuti Dialog Publik tentang pengelolaan persampahan di Kota Jambi, pada Sabtu (13/06/2026), di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi.
Dikesempatan itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried menyoroti tajamnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan lead sektor dan penanggung jawab persampahan di Kota Jambi.
Ia menekankan, agar Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Mahruzar Hidup tersebut dapat lebih proaktif melakukan sosialisasi kebijakan baru Pemkot Jambi ini.
"Ini adalah program baik dan baru, dibutuhkan kerja sama yang solid," tekannya.
Ia berharap, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi harus lebih aktif dalam mendukung program Wali Kota Jambi tersebut.
“Saya apresiasi Bapak Wali Kota, kasian Pak Wali tidak bisa bekerja sendiri harus bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, sehingga penuntasan masalah sampah di Kota Jambi ini bisa menjadi barometer,” harapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti terkait pengadaan bentor dan transfer depo sampah, sebagai bagian dari sistem pendukung tranformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi.
Meski begitu, Kemas Faried mengakui setiap program baru pasti memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya.
Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan yang muncul dalam dialog publik harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.
"Namanya program baru tentu masih banyak kekurangannya. Pelan-pelan kita perbaiki. Tadi kita juga mendengar berbagai masukan yang sangat konstruktif dari peserta dialog," ujarnya.
Salah satu catatan penting yang menjadi perhatian DPRD Kota Jambi, lanjut Kemas Faried, adalah terkait dengan pemberlakuan iuran kepada masyarakat. Hal ini aspirasi yang banyak diterima, seiring berjalannya OPBM.
“Kami minta kedepan ada formulasi, karena hal ini juga berpotensi terhadap adanya pungli atau pungutan pembohong, serta tidak dilakukan pungutan terhadap masyarakat tidak mampu,” lanjutnya.
Ia juga mengapresiasi diskusi terbuka yang diselenggarakan Pemkot Jambi. Sehingga informasi yang tersimpan ditengah masyarakat juga dapat diluruskan.
“Pada intinya kami terbuka terhadap kritik dan menerima setiap aspirasi masyarakat dan akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait, salah satunya ke Pemerintah Kota Jambi,” pungkas Kemas Faried. (*)
0 Comments