Wakil Ketua SMSI Tebo, Hafizan Romy FaisalTEBO – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tebo kembali menyoroti penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait temuan kelebihan pembayaran sekitar Rp2,1 miliar di Dinas PUPR Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023.
Sorotan tersebut menyusul surat balasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi Nomor B-5558/L.5.3/Dek.1/08/2026 tertanggal 3 Agustus 2026, yang menjelaskan dasar penghentian penyelidikan perkara tersebut.
Dalam surat yang ditandatangani Asisten Intelijen Kejati Jambi, Dr. Muhammad Husaini, S.H., M.H., atas nama Kepala Kejati Jambi, disebutkan bahwa perkara telah diekspose bersama Satgassus Monitoring dan Evaluasi JAM Pidsus pada 9 Oktober 2025.
Hasil ekspose menyimpulkan seluruh temuan BPK RI telah ditindaklanjuti melalui pengembalian kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga, sehingga dinyatakan tidak lagi terdapat kerugian negara dan penyelidikan dihentikan.
Kejati Jambi juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengenai pembuktian kerugian negara yang bersifat nyata (actual loss).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua SMSI Tebo, Hafizan Romy Faisal, menyatakan pihaknya menghormati keputusan kejaksaan. Namun, menurutnya, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana seluruh unsur dugaan tindak pidana telah diperiksa.
"Kami menghormati penjelasan Kejati Jambi. Namun, apakah pengembalian uang tersebut sudah cukup untuk memastikan tidak adanya unsur tindak pidana korupsi?" ujar Romy, Jum'at (13/11/2026).
Romy mengingatkan bahwa Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti.
"Yang perlu diperjelas, apakah penyelidikan dihentikan semata-mata karena uang telah dikembalikan, atau memang setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan," tegasnya.
Menurut Romy, surat balasan Kejati Jambi belum menguraikan secara terperinci hasil pemeriksaan terhadap masing-masing unsur tersebut.
Karena itu, SMSI Tebo berpotensi menyurati Kejaksaan Agung RI guna meminta penjelasan dan penelaahan lebih lanjut terhadap dasar penghentian penyelidikan.
"Langkah ini bukan untuk mengintervensi penegakan hukum ataupun menghakimi pihak tertentu, melainkan bagian dari kontrol sosial agar penanganan perkara yang menyangkut keuangan negara berlangsung transparan dan akuntabel," jelasnya.
Sebelumnya, SMSI Tebo telah meminta klarifikasi kepada Kejari Tebo melalui surat tertanggal 14 April 2026, dilanjutkan pertemuan dengan Kepala Kejari Tebo pada 20 Mei 2026. SMSI kembali menyurati Kejati Jambi pada 22 Juli 2026 dan mendapat jawaban tertulis pada 3 Agustus 2026.
Romy menegaskan SMSI tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan asas praduga tak bersalah.
"Harapan kami sederhana, setiap dugaan korupsi ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai hukum. Jangan sampai masih ada pertanyaan publik yang belum terjawab mengenai alasan penghentian suatu perkara," pungkasnya.
Sebagai informasi, dugaan penyimpangan anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Tebo bermula dari temuan BPK RI Tahun Anggaran 2023 berupa kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta kelebihan pembayaran pada 14 paket pekerjaan Bidang Bina Marga senilai Rp2.152.844.000.
Persoalan tersebut dilaporkan LSM MAPPAN ke Kejati Jambi pada Maret 2024. Dalam sejumlah pemberitaan, MAPPAN juga menyoroti proyek Long Segment Jalan Unit I Rimbo Bujang–Unit XI Rimbo Ulu dengan HPS sekitar Rp5 miliar dan temuan kekurangan volume sekitar Rp65 juta, serta Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Tebo dengan HPS sekitar Rp1,5 miliar. Kedua proyek itu turut dipersoalkan terkait dugaan monopoli dan pengaturan pemenang tender, namun belum dipastikan termasuk dalam 14 paket temuan BPK tersebut.
Meski kelebihan pembayaran dilaporkan telah dikembalikan rekanan pada Juli 2025, penyelidikan dihentikan setelah ekspose bersama Satgassus JAM Pidsus pada 9 Oktober 2025.
Penghentian tersebut menjadi sorotan SMSI Tebo, mengingat Pasal 4 UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur korupsi terbukti. (*)
0 Comments